Bupati Madina di demo, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Turun ke jalan demi memperjuangkan hak para guru PPPK yang dinilai penuh kecurangan pada pengumuman hasil nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang telah menimbulkan kekisruhan.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dibawah kepemimpinan Sukhairi-Atika dianggap sudah tidak lagi mampu membawa Kabupaten Madina ke arah yang lebih baik, dan Sukhairi-Atika seolah-olah tidak mau mendengar jeritan para guru PPPK yang merasa telah dicurangi oleh oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri pada seleksi PPPK tahun 2023 Mandailing Natal.
HMI Cabang Madina menggelar aksi demonstrasi damai dimulai dari sepanjang jalan raya menuju Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta ketegasan Bupati Madina agar serius dalam menyikapi persoalan SKTT yang diduga kuat penuh kecurangan, serta meminta Bupati Madina segera membatalkan nilai SKTT yang telah diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Madina sebelumnya.(17/01/24)
HMI Cabang Madina juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar merevisi kembali pengumuman nilai SKTT bernomor: 810/2642/BKPSDM/2023, karena dalam pemberian nilai SKTT tersebut diduga ada indikasi kecurangan dalam perubahan nilai Kompetensi Teknis 100% berasal dari hasil CAT BKN.
Saat menemui massa yang berunjuk rasa, Wakil Bupati Madina 'Atika Azmi Utammi Nasution' menyampaikan bahwa selama tiga minggu belakangan ini sudah berulang kali Pemkab Madina menerima tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang digelar, iapun meminta agar saling menghormati,karena proses hukum terkait hal itu sedang berjalan dan saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang kemudian menyampaikan ucapan terimakasihnya terhadap aparat kepolisian yang telah bekerja keras menjaga agar setiap aktifitas aksi demo berlangsung kondusif.
"Terimakasih kepada aparat kepolisian yang turut menjaga kondusifitas berjalannya demo hari ini. Apa yang disampaikan adik -adik barangkali mungkin tiga minggu terakhir ini yang sama sudah berulang kami terima, proses hukum mari kita hormati yang sedang berjalan ditangani oleh aparat kepolisian,"ucap Atika.
Disampaikan Atika, terkait kekisruhan seleksi PPPK di Kabupaten Mandailing Natal, sudah ada 2 (dua) Lembaga yang saat ini sedang menanganinya, salah satunya adalah Ombudsman, maka dari itu Atika berharap semuanya sabar menunggu karena dalam prosesnya membutuhkan waktu sampai ada keputusan dari lembaga hukum tersebut.
"Jika nanti sudah ada keputusan maupun hasil dari proses yang sedang berjalan maka akan kami publikasikan, ini kan zamannya sudah canggih, tanpa kami publikasikan pun nantinya, dua lembaga tersebut akan mempublikasikannya, maka saya berharap kita semua agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dalam menangani dan menyelesaikan masalah ini."tuturnya.
Atika menjelaskan terkait tentang pembatalan SKTT, pada tanggal 29/12/23 lalu Pemkab Madina sudah melayangkan surat ke BKN dan Kementrian terkait, sampai saat ini surat tersebut belum berbalas, sehingga Sekdakab Madina didampingi BKPSDM Madina beserta perwakilan dari Dinas Pendidikan Madina diutus ke Jakarta pada hari senin kemaren untuk mencari tahu informasi serta mendapatkan arahan, petunjuk dari BKN dan Kementrian terkait.
"Mungkin hari Jumat ini kita sudah mendapatkan hasilnya," sebut Atika.
Sementara itu Riswan selaku Koordinator aksi mengatakan mendukung sepenuhnya Polda Sumut dalam mengusut dugaan suap pada seleksi PPPK di Kabupaten Mandailing Natal serta mendukung sepenuhnya Polda Sumut menetapkan tersangka lainnya terkait kekisruhan PPPK Madina tahun 2023, dan berharap agar Hukum itu tidak sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, siapapun oknumnya, seret dia ke ranah hukum dan tetapkan sebagai tersangka agar Kabupaten Mandailing Natal tidak lagi dihuni para Koruptor yang semakin merajalela."tegas. Riswan.
Sebelum membubarkan diri, Massa HMI Cabang Madina menyebutkan akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi bersama Masyarakat Mandailing Natal apabila hasil seperti yang telah disebutkan oleh Wakil Bupati Madina bahwa sedang ditangani oleh dua lembaga Negara ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PPPK Guru yang telah terdzolimi.
"Jika hasil tidak seperti yang diharapkan oleh para guru PPPK yang telah terdzolimi, maka kami akan kembali turun melakukan aksi yang lebih besar lagi bersama dengan Masyarakat Mandailing Natal."pungkas Riswan.(MJ)
