Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara Erwin didampingi Sekretaris KPU Batu Bara Adhe Siska Amelia Rinanda mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) persiapan pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia mulai tanggal 02-09 Juli 2024 bertempat di Ritz Carlton Hotel,Jakarta, Kamis(11/7/2024).
Kegiatan yang diadakan oleh KPU RI ini bertujuan untuk memastikan kesiapan semua pihak terkait dalam pengadaan logistik pemilihan demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang akan datang.
Turut hadir KPU/KIP Provinsi se-Indonesia maupun KPU/KIP kabupaten/kota se-Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah mempersiapkan tahapan Pilkada 2024,untuk itu pentingnya kompak dan solid dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam pengelolaan logistik,Semua jajaran KPU harus bisa saling mendukung,serta semua fokus pada tugas,pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tahapan demi tahapan,yaitu mulai dari perencanaan,pengadaan,hingga distribusi logistik ke masing-masing TPS.
Hal itu ditegaskan Anggota KPU Yulianto Sudrajat saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jakarta, Rabu,03/07/2024.
“Mari kita mengingat saat mengikuti orientasi tugas, bagaimana jiwa korsa kita teguhkan untuk melangkah bersama dalam bekerja,Semua harus saling mendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024” ujar Ketua Divisi Logistik di KPU tersebut yang hadir bersama Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Idham Holik,August Mellaz,Betty Epsilon Idroos,Parsadaan Harahap,bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.
Drajat juga menjelaskan,KPU akan membagi kewenangan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik Pilkada 2024,seperti halnya pada Pemilu 2024 yang lalu.
Selain itu juga termasuk untuk Silog yang pengelolaannya diberikan kepada KPU Provinsi,sehingga distribusi logistik dapat terpantau juga. Pengadaan juga akan menggunakan e-katalog,sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran, mengingat kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.
Sementara itu,dalam pengarahannya Bernad juga menegaskan kembali pentingnya soliditas antara divisi dengan sekretariat sehingga tahapan dapat berjalan baik,mengingat logistik adalah bahan utama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Semua juga harus bisa menghilangkan ego sektoral,baik di KPU,KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota,semua harus bisa saling bahu membahu mendukung kegiatan yang sudah ditetapkan divisi.
“Tiga (3) hal yang perlu kita perhatikan bersama:
Pertama:logistik bukan hanya tanggung jawab Bagian atau Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik (KUL),namun semua harus bisa saling support.
Kedua:pengelolaan anggaran tidak ada ego sektoral,karena bukan hanya untuk satker,bagian,subbagian,namun semua harus saling mendukung untuk kebutuhan divisi.
Ketiga:kegiatan tidak boleh berjalan sendiri,tetapi semua harus berkonsultasi ke divisi atau biro di KPU RI,sehingga bisa berjalan baik dan tidak menjadi persoalan pasca pilkada”tegas Bernad di depan peserta Ketua,Anggota,Sekretaris,PPK,dan UKPBJ,dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bernad juga menjelaskan,saat ini KPU sedang melakukan penataan untuk penyesuaian SOTK yang baru. Setelah sebelumnya penyesuaian di KPU,maka berikutnya nanti akan dilakukan penyesuaian SOTK di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terkait rekrutmen tenaga pendukung, sudah ada edaran untuk tidak merekrut kembali tenaga pendukung pada tahapan Pilkada 2024,mengingat saat ini KPU sedang memperjuangkan PPNPN menjadi PPPK,sehingga mengoptimalkan saja pegawai yang sudah ada.(AN)
