Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

Ketua KAHMI Muaro Jambi Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Terkait Stockpile dan Jalur Batubara

Selasa, 16 September 2025 | September 16, 2025 WIB Last Updated 2025-09-17T11:05:49Z
Muaro-Jambi || polhukrim.com
Menyikapi polemik pendirian stockpile dan jalur angkutan batubara di wilayah Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat, Majelis Daerah (MD) KAHMI Muaro Jambi angkat bicara. Ketua Umum MD KAHMI Muaro Jambi Yasril, mendesak pemerintah agar segera mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak keberadaan fasilitas tersebut di tengah permukiman warga.

Pemerintah seharusnya mendengarkan suara rakyat,karena mereka adalah pemegang amanah. Saat ini,masyarakat meminta agar pembangunan stockpile dan jalur angkutan batubara di wilayah Aur Kenali dan Mendalo Darat dihentikan dan ditutup secara permanen, tegas Yasril kepada awak media, Selasa (16/09/2025).

Yasril juga memperingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kekuatan rakyat (people power),mengingat sejarah telah mencatat banyak peristiwa besar yang terjadi akibat gelombang kekecewaan publik terhadap penguasa.

Peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia harus menjadi pelajaran. Ketika masyarakat menuntut hak dasar mereka,terutama yang menyangkut hak asasi manusia,kenyamanan hidup,kesehatan,dan kemudahan bekerja, maka itu tidak bisa ditawar,jelas dosen UIN tersebut.

Menurut Yasril,berdasarkan kajian di berbagai daerah,keberadaan stockpile dan jalur angkutan batubara di tengah permukiman justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Banyak contoh di Sumatera Selatan dan Jambi yang menunjukkan bahwa dampaknya lebih besar mudaratnya. Maka para pengambil kebijakan jangan sampai abai terhadap tuntutan rakyat. Jangan menunggu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru mengambil tindakan,ujarnya.

Lebih lanjut,Yasril menegaskan bahwa gerakan penolakan dari masyarakat bukanlah hal baru. Aksi ini telah berlangsung sejak tahun 2023, dan semakin lama dibiarkan,semakin besar pula potensi akumulasi yang sudah lama terjadi. Pemerintah seharusnya memiliki kajian ilmiah yang matang dan objektif agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan cepat,pungkasnya.(Tim/Jambi).
×
Berita Terbaru Update