Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara yang mencapai Rp.74 miliar menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
Enam fraksi secara kompak menyampaikan kritik dan pertanyaan terhadap besarnya Silpa tersebut dalam sidang pandangan umum fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Nilai Silpa tercatat sebesar Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25 persen dari total APBD. Angka ini dinilai cukup besar dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah. Rapat paripurna ini digelar sehari setelah Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 pada Senin (30/3/2026).
Enam Fraksi Satu Suara Soroti Silpa
Keenam fraksi yang menyampaikan sorotan adalah Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN), Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi KDRI, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi FKPN melalui Ketua Ismar Khomri mempertanyakan apakah Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau justru mencerminkan rendahnya daya serap OPD. Ia menilai, jika Silpa terjadi akibat program yang tidak terlaksana, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat seperti infrastruktur desa dan bantuan sosial, maka hal itu patut disayangkan.
Fraksi PAN senada menyatakan besarnya Silpa perlu dijelaskan secara rinci, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Fraksi KDRI juga meminta kejelasan apakah anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, sekaligus mendorong kesiapan dokumen OPD dalam pembahasan lanjutan.
Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan optimal agar tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD, termasuk menghindari praktik rangkap jabatan yang berkepanjangan.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh
Melalui forum paripurna ini, DPRD Batu Bara berharap Pemkab dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, agar penggunaan APBD ke depan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.(AN01)
.jpg)