Batu Bara || polhukrim.com
Persoalan bantuan sosial melalui program PKH dan Pupuk Subsidi pertanian menjadi sorotan utama dalam laporan reses Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil VII Pada Rapat Paripurna Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Lima Puluh, Pada Kamis, (13/8/2026) pukul 10 : 00 wib.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Safi'i SH dan dihadiri Wakil Ketua Nurhaji, Rodial, Wakil Bupati Syafrizal SE., Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, M.SP, seluruh anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda Batu Bara.
Heri Suhandani,SE yang membacakan laporan Dapil VII menyampaikan hasil reses di Kec. Air Putih.Kegiatan dilakukan di 17 desa dan 2 kelurahan,di antaranya Desa Aras,Desa Pasar Lapan,Desa Tanjung Harapan, Kelurahan Indrapura dan Indrasakti.
Ada 2 usulan khusus yang ditekankan di Dapil VII: Pertama, terkait penerima bantuan PKH agar tepat sasaran, anggota DPRD meminta kepada Bupati untuk melakukan pendataan ulang. Kedua, terkait masalah harga pupuk subsidi agar bisa dijual sesuai HET atau harga yang terjangkau.
Seluruh usulan dari 7 Dapil nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam P.APBD 2026 dan R.APBD 2027 sesuai skala prioritas.(AN01)
Persoalan bantuan sosial melalui program PKH dan Pupuk Subsidi pertanian menjadi sorotan utama dalam laporan reses Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil VII Pada Rapat Paripurna Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Lima Puluh, Pada Kamis, (13/8/2026) pukul 10 : 00 wib.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Safi'i SH dan dihadiri Wakil Ketua Nurhaji, Rodial, Wakil Bupati Syafrizal SE., Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, M.SP, seluruh anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda Batu Bara.
Heri Suhandani,SE yang membacakan laporan Dapil VII menyampaikan hasil reses di Kec. Air Putih.Kegiatan dilakukan di 17 desa dan 2 kelurahan,di antaranya Desa Aras,Desa Pasar Lapan,Desa Tanjung Harapan, Kelurahan Indrapura dan Indrasakti.
Ada 2 usulan khusus yang ditekankan di Dapil VII: Pertama, terkait penerima bantuan PKH agar tepat sasaran, anggota DPRD meminta kepada Bupati untuk melakukan pendataan ulang. Kedua, terkait masalah harga pupuk subsidi agar bisa dijual sesuai HET atau harga yang terjangkau.
"Setelah melaksanakan kegiatan Reses ini kami akan menyikapi berbagai masalah yang ada di Kecamatan Air Putih untuk diteruskan ke Pemerintahan Kabupaten Batu Bara," ujar Heri Suhandani.
Seluruh usulan dari 7 Dapil nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam P.APBD 2026 dan R.APBD 2027 sesuai skala prioritas.(AN01)



