Jakarta - Polhukrim.com - 11 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan pembohong (pungli) dalam proses pelestarian tenaga kerja yang selama ini meresahkan masyarakat.
Kapolri menjunjung jajaran Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan sebagai kesempatan mencari keuntungan pribadi.
Praktik percaloan tenaga kerja bukan persoalan sepele. Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, masih terdapat sejumlah oknum yang diduga menawarkan janji kelulusan seleksi, menjanjikan posisi tertentu, bahkan meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan perusahaan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam cakupannya.
Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat. Pencari kerja yang seharusnya mendapatkan kesempatan secara adil justru berpotensi menjadi korban penipuan, pemerasan, dan pungutan ilegal.
KAPOLRI: MASYARAKAT JANGAN TAKUT MELAPOR
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika menemukan praktik percaloan maupun pungutan pembohong dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Polri mendorong masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi, termasuk layanan Call Center 110, Bhabinkamtibmas, dan kantor kepolisian terdekat.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan Polri yang tanggap terhadap persoalan nyata masyarakat.
Kapolri juga meminta jajaran terkait, termasuk Kabareskrim dan para Kapolda, untuk melakukan langkah konkret dalam anggota praktik tersebut.
CALO TENAGA KERJA HARUS DITELUSURI HINGGA KE AKARNYA
Pemberantasan percaloan tidak cukup dilakukan dengan menindak orang yang menerima uang secara langsung. Apabila ditemukan indikasi adanya jaringan, keterlibatan oknum tertentu, atau pihak yang mengendalikan tindakan tersebut, penyidik perlu menyelidikinya berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Modus yang harus diperhatikan antara lain:
1. Meminta uang dengan menjanjikan izin seleksi pekerjaan.
2. Mengaku sebagai orang dalam perusahaan atau memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu.
3. menyediakan pekerjaan dengan imbalan sejumlah uang di luar ketentuan resmi.
4. Meminta biaya administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menggunakan identitas perusahaan atau lembaga secara tidak sah untuk menipu pencari kerja.
Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua proses kerusakan yang melibatkan biaya otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur penipuan, pemerasan, pungutan ilegal, atau tindak pidana lainnya, aparat harus membenarkannya secara profesional.
PROGRAM POLIRAN MENJADI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Langkah Kapolri tersebut juga sejalan dengan diluncurkannya program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Bandung.
Program ini diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha, memperluas akses kesempatan kerja, serta membangun kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan perusahaan.
Melalui program tersebut, Polri tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam menjawab permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.
Keberhasilan program POLIRAN tentu harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan pencari kerja, termasuk transparansi informasi lowongan, akses yang adil, dan terbukanya kesempatan memperoleh pekerjaan tanpa melakukan praktik percaloan.
PENEGAKAN HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN
Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memastikan proses pemberantasan calo dan pungli tidak berhenti sebagai imbauan maupun kegiatan seremonial.
Diperlukan pengawasan berkelanjutan, keberanian masyarakat untuk melapor, serta keseriusan aparat dalam memproses setiap pengaduan yang disertai bukti.
Perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab menjaga proses pemanasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kesempatan kerja yang terbuka, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
JANGAN JADIKAN PENGANGGURAN SEBAGAI LADANG KEUNTUNGAN. JANGAN JUAL JANJI KELULUSAN. HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN KERJA HARUS DILINDUNGI!
Agus Flores Ketua Umum FAST RESPON COUNTER POLRI NUSANTARA
Mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan demi melindungi kepentingan masyarakat.
Zurwanto
