Batu Bara || polhukrim.com Penggunaan gas LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sei Balai, Dusun IX, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari gabungan tim investigasi awak media
Sorotan mengarah pada kejelasan asal pengisian elpiji, legalitas penyalur, serta jalur distribusi tabung gas yang digunakan untuk menopang operasional dapur MBG program pemerintah tersebut.
Dugaan mencuat setelah tim gabungan awak media melakukan penelusuran Dapur SPPG MBG dan berupaya meminta konfirmasi kepada petugas di lokasi SPPG MBG Desa Sei Balai pada Rabu (18/11/2026). Berdasarkan penelusuran awal, dapur SPPG MBG di lokasi tersebut diketahui dikelola oleh Yayasan Hanum Bhakti Nusantara.
Hasil investigasi didapur SPPG MBG memunculkan dugaan adanya pasokan LPG nonsubsidi yang didatangkan dari wilayah Kabupaten Asahan untuk memenuhi kebutuhan memasak di dapur SPPG MBG Desa Sei Balai.
Prihal yang menjadi sorotan bukan semata-mata jenis yang dipakai, melainkan kepastian asal pengisian, izin usaha pemasok, identitas agen penyalur, dan kelengkapan dokumen distribusi seperti Delivery Order (DO) diduga siluman.
"Penggunaan LPG dalam jumlah besar untuk operasional dapur MBG seharusnya memiliki kejelasan legalitas pasokan dan administrasi pengadaan. Keterbukaan pengelola sangat diperlukan agar tidak memunculkan dugaan negatif di tengah masyarakat," demikian catatan tim gabungan investigasi awak media. >
Pertanyaan Belum Terjawab di Lapangan di berbagai pihak yang terlibat
Dalam upaya menghimpun informasi berimbang, sejumlah awak media mengaku telah dua kali mendatangi lokasi dapur SPPG MBG untuk meminta penjelasan mengenai sumber pasokan LPG. Namun, petugas atau penjaga di lokasi belum memberikan keterangan rinci atas sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain: -Dari perusahaan atau PT mana pasokan LPG tersebut diperoleh? -Siapa agen penyalur yang memasok gas elpiji ke lokasi dapur SPPG MBG? -Apakah perusahaan pemasok terdaftar sebagai penyalur resmi sesuai ketentuan? -Apakah setiap pengiriman dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) yang dapat diverifikasi? -Di mana fasilitas pengisian tabung LPG tersebut dilakukan?
Tim investigasi menilai, jika di kemudian hari ditemukan adanya distribusi LPG didapur SPPG MBG tanpa dokumen resmi, jalur pengisian yang tidak sah, atau penyimpangan tata niaga, instansi berwenang perlu segera di proses secara umum yang berlaku.
Awak media Desak Pertamina dan Aparat Penegak Hukum
Beberapa awak media meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) SKK Migas , khususnya wilayah operasional Medan, turun langsung memeriksa rantai/Agen pasokan isi LPG di dapur SPPG MBG Desa Sei Balai ilegal/siluman.
Selain itu, awak media desak kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kepolisian Resor (Polres) Batu Bara untuk mendalami informasi hasil investigasi secara profesional, termasuk menelusuri perusahaan pemasok/penyalur diduga ilegal yang disebut berasal dari Kabupaten Asahan.
Besar dugaan ditemukan indikasi pemalsuan dukumen penyalahgunaan izin dan pengisian secara ilegal dan retur harga yang tidak sesuai Harga het pertamina diminta APH jadikan atensi penegakan hukum seadil-adilnya.
Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi memiliki payung hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor migas, serta standar keselamatan, pengisian, pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran LPG.
Menjaga Akuntabilitas Program Publik Sebagai program yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan masyarakat luas, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis menuntut tata kelola operasional yang transparan dan akuntabel.
Kejelasan identitas serta legalitas pemasok/Penyalur Gas elpiji di dapur SPPG MBG menjadi bagian penting agar jangan ada penyalahgunaan anggaran operasional program Presiden Prabowo berjalan sesuai juknis dan tata kelola negara yang berpotensi merugikan negara.
Hingga berita ini ditayangkan , dugaan terkait jalur peyalur LPG nonsubsidi ilegal tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi resmi dari pihak Pertamina, pengelola SPPG, maupun perusahaan pemasok terkait. Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi seluruh pihak untuk menjelaskan secara objektif dan substantif secara terbuka dan transparan di hadapan publik. (An01/Bn03)



