Judul diatas merupakan satu kalimat pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) III se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Lembaga Swadaya Masyarakat - Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM-WGAB) Sumatera Utara (Sumut) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat - Wadah Generasi Anak Bangsa (DPC LSM-WGAB) Kabupaten Mandailing Natal.
Hal itu ia ungkapkan mengingat seringnya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa seperti halnya Bimtek Kepala Desa dilaksanakan beberapa kali di Kota Medan, kemudian di penghujung tahun 2023 ini ia melihat kegiatan yang sama terulang kembali yaitu Bimtek berupa Pembekalan terhadap 256 Kepala Desa yang baru saja dilantik hasil pilkades serentak di Kabupaten Mandailing Natal dan pelaksanaannya pun dilakukan di Hotel Danau Toba Kota Medan dimulai pada hari Rabu 29/11 sampai hari sabtu 02/12 tahun 2023, padahal pelantikan 256 Kepala Desa yang mengikuti Bimtek Pembekalan dulunya juga dilakukan di Gedung Serbaguna H.Amru Daulay Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
Kegiatan yang sama kerap kali dilakukan diluar daerah dan hal itu membuat ia (Mulyadi) merasa heran dan bertanya apakah di Kabupaten Mandailing Natal tidak ada Gedung ataupun Aula yang mampu menampung Kapasitas kegiatan Bimtek seperti yang dilaksanakan berulangkali di Kota Medan.
"Apa tidak ada gedung atau aula yang mampu menampung kegiatan bimtek seperti itu di kabupaten kita ini?, setahu saya Gedung Serbaguna H.Amru Daulay yang ada di Desa Parbangunan mampu menampung 1000 (seribu) orang, tapi mengapa kegiatan itu selalu dilakukan di Kota Medan seakan-akan madina ini miskin tidak memiliki gedung dan aula."cetus Ketua Lsm-Wgab.
Dengan adanya kegiatan berulang dilakukan di luar Kabupaten Madina justru mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat dan organisasi lainnya yang ada di Kabupaten Mandailing Natal serta kegiatan tersebut menimbulkan Asumsi bahwa ada permainan terselubung di dalam kegiatan itu yang diperankan oleh seseorang ataupun kelompok untuk meraup keuntungan dari jalannya kegiatan.
"Mengapa Bimtek harus dilaksanakan diluar daerah padahal gedung milik pemerintah berdiri kokoh dan besar dengan kapasitas lebih dari seribu orang, apakah jika dilakukan di dalam daerah, mereka para oknum yang berperan di balik layar tersebut merasa khawatir kedoknya akan terbongkar? Atau bisa jadi Cashback yang diterima tidak sesuai dengan harapan?,"tambah Mulyadi.
Ironisnya lagi dan sungguh Pantastis' dalam pelaksanaan Bimtek Pembekalan itu tak disangka-sangka salah satu Ketua Ormas dari Madina inisial (S) yang selama ini getol dalam melakukan kritikan terhadap bimtek-bimtek sebelumnya disinyalir ikut terlibat sebagai panitia kegiatan Bimtek yang dilangsungkan beberapa hari di Hotel Danau Toba Medan.
Atas kegiatan yang diduga hanya menghamburkan dan merupakan pemborosan Dana Desa. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat - Wadah Generasi Anak Bangsa (DPC LSM-WGAB) Kabupaten Mandailing Natal angkat bicara dan meminta ketegasan dari Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Madina karena kegiatan tersebut diduga ada pembiaran seolah-olah pemerintah tidak mengetahui pelaksanaan Bimtek pembekalan Kepala Desa dari wilayah Madina di Kota Medan itu.
"Mana ketegasan Bupati dan Kadis PMD terkait Bimtek ini, berulang kali hal yang sama terjadi dan menjadi sorotan namun sikap Bupati dan Kadis PMD seakan-akan tidak mau tahu tentang kegiatan tersebut," ungkap Ketua LSM-WGAB Madina, Senin (6/12/2023).
Padahal menurut informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah kepala desa, anggaran Bimtek diketahui mencapai sebesar Rp.10 juta perdesa dengan masing-masing Desa menghadirkan pesertanya sebanyak 2 (dua) orang.
Kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa ini jika dihitung 256 desa x 10.000.000 Rp.2.560.000.000',(dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) sungguh anggaran yang cukup tinggi dan patut diduga ada unsur kepentingan didalamnya, padahal baru saja beredar informasi tentang pemanggilan secara acak para Camat dan Kades bahkan Kadis ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Panyabungan terkait Bimtek sebelumnya yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal. "Namun itu semua tidak membuat jera para mafia yang bermain-main dengan anggaran yang dikucurkan oleh Negara melalui Dana Desa," timpalnya.
