DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali mendapat kunjungan dari lembaga legislatif daerah lain. Kali ini
menerima kunjungan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara,Provinsi Sumatra Utara, Kamis (24/4/2025). Pertemuan bertempat di ruang rapat khusus II.
Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Rencana Induk Pariwisata (RIP).
Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Batu Bara, Nafiar, diterima Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris.
Nafiar, pada kesempatan tersebut menilai kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat strategis untuk mengetahui dan mendalami bagaimana merumuskan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Terlebih potensi pariwisata daerah pemekaran dari Kabupaten Asahan Sumut tersebut, sangatlah besar.
“Namun, PAD kabupaten kami yang berdiri pada tahun 2007 ini masih rendah. Maka dari itu, salah satu upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan membenahi sektor pariwisata,” ungkap Nafiar.
Kata Nafiar menambahkan, apabila sektor pariwisata dibenahi dengan baik, daerah yang baru dimekarkan tersebut tentu akan cepat berkembang. Apalagi potensi pariwisata yang ada sangat mendukung.
“Ya, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pariwisata yang cukup besar terutama wisata alam dan sejarah,” ujarnya.
Sementara, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota Bapemperda dan Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah berkunjung ke DPRD Sumbar.
“Kunjungan ini sangat bermanfaat, selain menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi, sekaligus saling bertukar informasi,” kata Idris.
Idris pun memparkan sejumlah hal terkait materi kunjungan dari Batu Bara tersebut. Terutama terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata (RIP). Kemudian upaya-upaya lain sikap pemprov, kebijakan Pemprov Sumbar dalam menggarap sektor pariwisata. (A.Nduru)
