Bungo-Jambi || polhukrim.com
Puluhan proyek revitalisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bungo yang menggunakan dana APBN dinilai perlu mendapatkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya,proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masing-masing kepala sekolah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena sebagian besar pihak di sekolah tidak memiliki latar belakang teknis di bidang konstruksi.Mayoritas tenaga di sekolah merupakan tenaga pendidik, bukan tenaga ahli bangunan.
Seorang pemerhati program revitalisasi pendidikan, Usman, S.Sos, menilai bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini masih perlu diperkuat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan instansi teknis untuk membantu para pengawas di lapangan.
Semestinya para pengawas proyek yang ada saat ini dibantu oleh instansi terkait agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan sesuai standar teknis,” ujar Usman kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, keterlibatan tenaga ahli dari dinas terkait akan mencegah potensi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan serta memastikan penggunaan dana negara berjalan transparan dan efektif. (Erwin Siregar).
Puluhan proyek revitalisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bungo yang menggunakan dana APBN dinilai perlu mendapatkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya,proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masing-masing kepala sekolah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena sebagian besar pihak di sekolah tidak memiliki latar belakang teknis di bidang konstruksi.Mayoritas tenaga di sekolah merupakan tenaga pendidik, bukan tenaga ahli bangunan.
Seorang pemerhati program revitalisasi pendidikan, Usman, S.Sos, menilai bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini masih perlu diperkuat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan instansi teknis untuk membantu para pengawas di lapangan.
Semestinya para pengawas proyek yang ada saat ini dibantu oleh instansi terkait agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan sesuai standar teknis,” ujar Usman kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, keterlibatan tenaga ahli dari dinas terkait akan mencegah potensi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan serta memastikan penggunaan dana negara berjalan transparan dan efektif. (Erwin Siregar).




