Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, tengah mengebut persiapan pengusulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SMT) untuk 2027. Program yang digagas pemerintah pusat itu diproyeksikan menjadi terobosan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ambisi menghadirkan sekolah terpadu dan modern tersebut berhadapan dengan pekerjaan rumah besar: kondisi ribuan ruang kelas yang membutuhkan perbaikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rokan Hulu, Alreza Ahyu, mengungkapkan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah ruang kelas di Rohul mencapai lebih dari 3.000 ruang. Ironisnya, lebih dari separuh tercatat dalam kondisi rusak berat
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kita memiliki ribuan ruang kelas yang harus ditangani, sehingga pembangunan fasilitas pendidikan baru harus tetap melihat kondisi sekolah yang sudah ada," kata Alreza dalam talk show "Surambi Nogori, Bupati Menyapa: Bersama Membangun Negeri" yang digelar Diskominfo Rokan Hulu di Studio II Diskominfo, Selasa (8/9/2026).
Menurut Alreza, SMT memiliki konsep berbeda karena dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan berkualitas bagi masyarakat. "SMT ini merupakan program pemerintah pusat yang peluangnya harus kita manfaatkan. Karena itu, kita sedang melengkapi seluruh persyaratan agar usulan pembangunan SMT Rokan Hulu dapat diajukan untuk tahun 2027," ujarnya.
Salah satu syarat utama adalah ketersediaan lahan minimal 20-30 hektare. Pemkab Rohul disebut telah menerima hibah lahan seluas 20 hektare dari seorang kepala desa. Lahan tersebut kini masih dalam proses sertifikasi dan pencatatan sebagai aset daerah.
Selain lahan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, mulai dari rekomendasi DPRD, kajian dampak bencana dari BPBD hingga kajian lingkungan. "Semua persyaratan sedang kita proses. Kita ingin ketika usulan diajukan, seluruh dokumen sudah lengkap sehingga tidak ada persoalan administratif yang menghambat," kata Alreza.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, usulan SMT ditargetkan masuk pada 2027. Dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan tersebut disebut dapat mencapai Rp 250 miliar.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan dan Sosial Bapperida Rokan Hulu, Arkom, mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah tetap menjadi pertimbangan utama. APBD, kata dia, tidak diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). "Kita hanya menetapkan kabupaten. Mana yang menjadi prioritas pembangunan diserahkan kepada dinas terkait berdasarkan kebutuhan dan perencanaan," ujar Arkom.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas, termasuk menangani sarana pendidikan yang mengalami kerusakan. Alokasi fungsi pendidikan tetap mengacu pada mandatory spending minimal 20 persen dari anggaran, meski pelaksanaannya tersebar di sejumlah OPD.
Sementara itu, Dekan UPP, Adian, menilai SMT penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi pembangunan sekolah unggulan tidak boleh mengesampingkan sekolah yang kondisinya memprihatinkan. "Kerja keras Pak Kepala Dinas sangat diperlukan, terutama dalam melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar program ini dapat segera dilaksanakan," kata Adian.
Menurutnya, pembangunan SMT harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan. "Jangan hanya gedungnya yang unggul. Guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah juga harus memiliki kualitas yang mampu mendukung standar pendidikan yang ingin dicapai," ujarnya.
Dengan demikian, tantangan pendidikan Rohul bukan sekadar membangun gedung baru. Pemerintah harus mampu berjalan di dua jalur sekaligus: mengejar peluang pembangunan SMT dan menyelesaikan persoalan sekolah rusak. SMT dapat menjadi wajah baru pendidikan Rokan Hulu. Namun, ribuan ruang kelas yang rusak tidak boleh menjadi persoalan lama yang terus di wariskan.
Jurnalis - Zainuddin
