Pelalawan - Polhukrim.com - Ruang rapat paripurna DPRD Pelalawan, Selasa (22/9/2026), tidak seperti rapat biasa. Di atas meja, bukan hanya dokumen anggaran yang menumpuk, tapi juga peta 10 kecamatan rawan api dan laporan penyesuaian dana transfer dari pusat.
Di tengah situasi yang menghimpit itulah, palu Ketua DPRD H. Syafrizal, SE, diketuk. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD resmi meneken kesepakatan paling krusial tahun ini: KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Angkanya besar. Pendapatan Daerah Rp1.612 triliun. Belanja Daerah Rp1,663 triliun. Selisihnya ditutup Pembiayaan Daerah Rp51,12 miliar. Tapi angka itu bukanlah cerita utamanya.
Cerita utamanya adalah keberanian memilih prioritas.
" Kita tidak bisa lagi bagi anggaran rata-rata. Harus tajam. Mana yang menyentuh rakyat, mana yang menyelamatkan daerah, itu yang kita dahulukan,” tegas Syafrizal dengan nada tinggi.
Ia tidak menyembunyikan bahwa pembahasannya banyak. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdebat berhari-hari. Bukan soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana APBD tetap sehat.
Di sisi lain, Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM., datang dengan satu pesan yang sama: transparansi tanpa kompromi.
"Kita ingin APBD ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada laporan di atas kertas,” ujar Zukri.
Dan keberpihakan itu diuji pada satu isu yang setiap tahun menghantui Pelalawan: kebakaran hutan dan lahan.
Riau masuk dalam 7 provinsi prioritas karhutla nasional. Itu bukan label main-main. Itu tertuang dalam SE Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ. Artinya, jika Pelalawan lengah sedikit saja, bencana bisa datang dan dana pusat untuk pemulihan bisa lebih besar lagi.
Oleh karena itu, dalam Perubahan APBD ini, satu pos anggaran tidak terkunci mati: penguatan Satgas Darat Karhutla Terpadu di 10 kecamatan rawan.
"Karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan budget. Butuh kesiapsiagaan. Butuh koordinasi. Tapi tanpa budget yang kuat di awal, kita hanya menunggu api datang," kata Zukri.
Meski fokus pada karhutla dan efisiensi, Bupati memastikan empat nadi pembangunan tidak dipotong: jalan dan jembatan yang menghubungkan desa, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, perlindungan sosial untuk warga paling rentan, dan tanggung jawab menyelesaikan utang daerah tahun 2025.
Untuk memastikan semua janji tidak bocor di tengah jalan, Zukri mengeluarkan instruksi paling keras tahun ini.
“Tidak ada lagi anggaran yang berjalan di luar SIPD RI. Semua harus digital, tercatat, bisa membela siapa saja,” tegasnya di hadapan seluruh Kepala OPD.
Ia meminta RKA Perubahan disusun dan diinput detik itu juga. Tidak ada penundaan.
Inilah wajah baru pengelolaan anggaran Pelalawan. Di tengah dana transfer yang tidak disebutkan dan ancaman asap yang selalu datang, Pemkab dan DPRD memilih satu jalan: ketat di belanja, longgar untuk rakyat, dan siaga untuk bencana.
"Ini untuk Pelalawan yang Maju, Sejahtera, dan Tangguh Bencana," tutup Zukri.
Kabiro Pelalawan: Zurwanto
