Batu Bara || polhukrim.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batubara gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota R.APBD dan nota ranperda atas perda No 1 Tahun 2024 . Rapat paripurna digelar di ruangan rapat paripurna DPRD kabupaten Batubara,mulai pukul 14.00 wib hingga selesai di Limapuluh, Rabu,18/11/2026.
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Safi’i,SH di dampingi wakil Rodial , Bupati Batubara dalam hal ini diwakili oleh Rusian Heri,S.Sos,. MAP hadir juga Plt Sekretaris DPRD di wakilkan Kabag Persidangan dan perundang-undangan Herryawan, ST,.M.si ,seluruh anggota DPRD para OPD juga Unsur Forkopimda kabupaten Batubara.
Mengawali penyampaian pandangan umum,Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Amirtan mengatakan Nota R.APBD tahun anggaran 2027 kedepan agar secepatnya dibahas dan untuk dimaknai komitmen bersama lakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan,sehingga kabupaten Batubara cepat lebih baik.
Harapan kami ,seluruh catatan dan rekomendasi yang telah di uraikan dapat di jadikan bahan evaluasi serius demi peningkatan kenerja kedepan dan kami Fraksi PDI-P terus menjalankan fungsinya . Pemerintah daerah, terus selalu transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Frksi Gerinda, memandang kedua rancangan tersebut merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ,khusunya wujudkan tata kelolah keuangan daerah yang transparan. Sehingga setiap program dan kegiatan dapat di laksanakan mendapat manfaat nyata.
Harapan ” dengan kebijakan anggaran tahun 2027 memberikan perhatian pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah seperti : jalan , jembatan ,drainase , sarana pendidikan , sarana kesehatan serta pendukung aktivitas perekonomian masyarakat ” Ucap Safi’i.
Fraksi PKS,dalam menjadikan kabupaten Batubara semangkin maju dan berkembang hingga tercapai kelayakan yang berkeadialan tentu di butuhkan sinergi yang baik antar lembaga pemangku kibijakan daerah . Pemerintah daerah bersama- sama menaati pagu belanja atau pengeluaran yang sifatnya Mandotory Spending.
Penggunaan anggaran tahun 2027 hendaknya pemerintah daerah dapat melakukan program yang langsung menyentuh para pelaku UMKM baik itu dari pemodalan hingga perizinan dan label halal. Masih Fraksi PKS Ibu Suminah ” tetkait penerimaan PAD pemerintah daerah setidaknya berpotensi untuk menambah sekitar 50% kenaikan PAD pada tahun mendatang.
Masalah serapan anggaran,para OPD menaruh konsentrasi serius agar tidak terulang keterlambatan . Tahun 2027 para OPD tancap gas menjalankan program yang berpotensi terhadap hajat hidup masyarakat banyak . Terakhir, pemerintah daerah perlu merespons cepat gaji para honorer dan PPPK yang belum dibayarkan.
Fraksi PAN, Terhadap Nota Rancangan peraturan daerah APBD Ta 2027 dan Nota Ranperda perubahan atas No 1 Ta 2027 agar segera di lakukan pembahasan ketingkat selanjutnya.” Pinta Chairul Bariah ,SM . Sementara dari fraksi KPN , mengatakan fraksi Karya Pembangunan Nasional siap membahas secara mendalam dokumen R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 dan Ranperda perubahan atas perda No 1 tahun 2024. (A. Nduru)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batubara gelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota R.APBD dan nota ranperda atas perda No 1 Tahun 2024 . Rapat paripurna digelar di ruangan rapat paripurna DPRD kabupaten Batubara,mulai pukul 14.00 wib hingga selesai di Limapuluh, Rabu,18/11/2026.
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Safi’i,SH di dampingi wakil Rodial , Bupati Batubara dalam hal ini diwakili oleh Rusian Heri,S.Sos,. MAP hadir juga Plt Sekretaris DPRD di wakilkan Kabag Persidangan dan perundang-undangan Herryawan, ST,.M.si ,seluruh anggota DPRD para OPD juga Unsur Forkopimda kabupaten Batubara.
Mengawali penyampaian pandangan umum,Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Amirtan mengatakan Nota R.APBD tahun anggaran 2027 kedepan agar secepatnya dibahas dan untuk dimaknai komitmen bersama lakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan,sehingga kabupaten Batubara cepat lebih baik.
Harapan kami ,seluruh catatan dan rekomendasi yang telah di uraikan dapat di jadikan bahan evaluasi serius demi peningkatan kenerja kedepan dan kami Fraksi PDI-P terus menjalankan fungsinya . Pemerintah daerah, terus selalu transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Frksi Gerinda, memandang kedua rancangan tersebut merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ,khusunya wujudkan tata kelolah keuangan daerah yang transparan. Sehingga setiap program dan kegiatan dapat di laksanakan mendapat manfaat nyata.
Harapan ” dengan kebijakan anggaran tahun 2027 memberikan perhatian pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah seperti : jalan , jembatan ,drainase , sarana pendidikan , sarana kesehatan serta pendukung aktivitas perekonomian masyarakat ” Ucap Safi’i.
Fraksi PKS,dalam menjadikan kabupaten Batubara semangkin maju dan berkembang hingga tercapai kelayakan yang berkeadialan tentu di butuhkan sinergi yang baik antar lembaga pemangku kibijakan daerah . Pemerintah daerah bersama- sama menaati pagu belanja atau pengeluaran yang sifatnya Mandotory Spending.
Penggunaan anggaran tahun 2027 hendaknya pemerintah daerah dapat melakukan program yang langsung menyentuh para pelaku UMKM baik itu dari pemodalan hingga perizinan dan label halal. Masih Fraksi PKS Ibu Suminah ” tetkait penerimaan PAD pemerintah daerah setidaknya berpotensi untuk menambah sekitar 50% kenaikan PAD pada tahun mendatang.
Masalah serapan anggaran,para OPD menaruh konsentrasi serius agar tidak terulang keterlambatan . Tahun 2027 para OPD tancap gas menjalankan program yang berpotensi terhadap hajat hidup masyarakat banyak . Terakhir, pemerintah daerah perlu merespons cepat gaji para honorer dan PPPK yang belum dibayarkan.
Fraksi PAN, Terhadap Nota Rancangan peraturan daerah APBD Ta 2027 dan Nota Ranperda perubahan atas No 1 Ta 2027 agar segera di lakukan pembahasan ketingkat selanjutnya.” Pinta Chairul Bariah ,SM . Sementara dari fraksi KPN , mengatakan fraksi Karya Pembangunan Nasional siap membahas secara mendalam dokumen R.APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 dan Ranperda perubahan atas perda No 1 tahun 2024. (A. Nduru)



