pelaksanaan bimtek aparatur desa yang diselenggarakan di kota Pekanbaru melalui surat undangan di mulai pada hari Jum'at-Minggu tgl 22- 24 September 2023.
Menurut pantauan IMA Madina Pekan Baru dan juga adanya keterangan yang disampaikan oleh beberapa Kepala Desa yang menjadi peserta dalam kegiatan Bintek tersebut diketahui bahwa kegiatan Bimtek hanya 1 (satu) hari saja dimulai dari sabtu pagi dan selesai sore harinya, setelah itu tidak ada kegiatan lagi yang dilakukan oleh pelaksana terhadap kegiatan Bintek, artinya itu menandakan bahwa Bintek di Pekan Baru tidak sesuai dengan jadwal undangan Bimtek yang dikeluarkan oleh Panitia Bimtek karena kegiatan yang berlangsung di New Hollywood Hotel Pekan Baru hanya satu hari saja.
"Hasil pantauan kami IMA Madina Pekan Baru ditambah dengan keterangan dari beberapa Kepala Desa kegiatan hanya berjalan 1 (satu) hari saja. Setelah itu tidak ada kegiatan apa-apa lagi disana" ungkap Suaib Ketua IMA Madina Pekan Baru kepada awak media.(25/9/23).
IMA Madina Pekan Baru juga menilai bahwa kegiatan bimtek tersebut hanya formalitas saja untuk memuaskan para mafia mafia bimtek serta dugaan adanya beberapa Caleq DPRD Madina terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.
"Kami juga mendapat informasi ada beberapa Caleq DPRD Madina terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut"tambahnya.
Mirisnya lagi, pada sabtu malam tanggal 23 September 2023 IMA Madina Pekan Baru menduga para peserta bimtek banyak yang sudah melakukan perbuatan Amoral dengan minum minuman keras di salah satu diskotik ternama di Kota Pekan Baru, tepatnya di Dragon City, padahal seharusnya mereka berada di tempat kegiatan dimana Bimtek diselenggarakan.
"Banyak kepala desa yang melakukan perbuatan amoral minum minuman keras di Dragon City pada sabtu malam,bukan malah Bimtek tapi malah minum-minuman keras di diskotik, bukti dan datanya sudah kita kantongi"ungkap Suaib.
IMA Madina Pekan Baru menduga bahwa bupati dan kepala dinas PMD kabupaten Mandailing Natal ikut serta memfasilitasi para kepala desa dalam melakukan kegiatan di kota Pekanbaru tersebut. Dan juga mereka menilai bahwa kegiatan tersebut sebagai suatu pemborosan terstruktur dan massive yang menimbulkan kerugian negara.
"kami menduga ada yang di tutup tutupi dan ada kepentingan kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab dibalik terlaksananya kegiatan tersebut"lanjut Ketua IMA Madina Pekan Baru.
Dari investigasi yang dilakukan, bahwa peserta yang hadir kurang lebih 150 orang dari beberapa kecamatan seperti, kec: tabargot kec: kota nopan ke: lingga Bayu dan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan membayar biaya 5 juta/ peserta ,dan di hadiri oleh beberapa peserta dari setiap desa dan setiap peserta mendapatkan fasilitas penginapan selama tiga hari dua malam. "Bila dikalkulasikan, besaran jumlah kewajiban Rp 5 juta itu tidak sesuai dengan fasilitas yang diperoleh peserta, yaitu hotel, konsumsi makan dan alat tulis Dll.
Suaib menjelaskan bahwa sebelumnya presiden RI pada rapat Intern Pemerintah, Juni lalu sempat menyindir penggunaan Anggaran negara di daerah yang tidak tepat sasaran lebih banyak di habiskan untuk acara rapat rapat,,dan perjalanan dinas sedangkan penyaluran ke masyarakat nihil presiden Jokowi juga menghimbau agar hal demikian tidak terjadi lagi.
Sebelumnya juga kpk pernah angkat bicara terkait kegiatan bimtek di Madina pada 2021 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat.
Pajarur Rohman Mahasiswa pascasarjana Uin Suska Riau menilai Kegiatan bimtek dilakukan hanyalah pemborosan anggaran dan asal asalan di lihat dari segi pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatan dan pengaplikasian terhadap masyarakat yang tidak efektif.
"Ini adalah pemborosan anggaran dan asal-asalan"pungkas Pajarur Rohman.
Karena itu, Ima Madina Pekanbaru meminta ke Polres Madina bupati madina kejaksaan tinggi Madina dan Kejatisu Sumatra Utara supaya menindak lanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa dalam kegiatan Bimtek tersebut serta mengatakan akan terus mengawal kegiatan bimtek ini dan kami siap untuk di minta penjelasan dan data data yang kami punya dalam kegiatan tersebut dan apabila tidak ada klarifikasi terkait dugaan kami dari pihak terkait maka kami akan melakukan unjuk rasa sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 di kantor bupati Mandailing Natal dan dinas PMD Mandailing Natal meminta untuk tegas melakukan penyelidikan terhadap kegiatan bimtek tersebut.(MJ).
