Bungo-Jambi || polhukrim.com
Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Inspektorat Daerah diminta harus melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah. Audit ini menjadi sorotan publik dan berbagai pihak mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel,dan bebas dari praktik-praktik yang mencurigakan.
Masyarakat dan sejumlah pengamat mendesak agar proses audit ini tidak terkesan “main mata” atau sarat kepentingan tertentu. Audit harus dilakukan secara profesional dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jangan sampai audit ini hanya formalitas. Masyarakat berhak tahu ke mana uang daerah digunakan. Harus transparan dan diumumkan ke publik hasilnya” ujar salah satu tokoh masyarakat Bungo. Kamis,(11/9/2025)
Inspektorat diminta tidak hanya fokus pada aspek administratif,tetapi juga memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Jika ditemukan indikasi pelanggaran,diharapkan ada tindak lanjut yang tegas,sesuai aturan yang berlaku.
Audit yang bersih dan objektif akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Bungo. (Erwin Siregar).
Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Inspektorat Daerah diminta harus melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah. Audit ini menjadi sorotan publik dan berbagai pihak mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel,dan bebas dari praktik-praktik yang mencurigakan.
Masyarakat dan sejumlah pengamat mendesak agar proses audit ini tidak terkesan “main mata” atau sarat kepentingan tertentu. Audit harus dilakukan secara profesional dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jangan sampai audit ini hanya formalitas. Masyarakat berhak tahu ke mana uang daerah digunakan. Harus transparan dan diumumkan ke publik hasilnya” ujar salah satu tokoh masyarakat Bungo. Kamis,(11/9/2025)
Inspektorat diminta tidak hanya fokus pada aspek administratif,tetapi juga memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Jika ditemukan indikasi pelanggaran,diharapkan ada tindak lanjut yang tegas,sesuai aturan yang berlaku.
Audit yang bersih dan objektif akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Bungo. (Erwin Siregar).