Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

LSM Inakor Akan Gelar Aksi Damai di Mabes Polri:Soroti Maraknya PETI di Kabupaten Bungo

Selasa, 07 Oktober 2025 | Oktober 07, 2025 WIB Last Updated 2025-10-07T16:51:49Z
Bungo-Jambi || polhukrim.com
Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (Inakor) Provinsi Jambi akan menggelar aksi damai di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, pada Kamis (09/10), sebagai bentuk protes atas maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo,Provinsi Jambi.

Ketua LSM Inakor Provinsi Jambi, Fahlevi,menyampaikan bahwa aktivitas PETI di wilayah hukum Polda Jambi,khususnya di Kabupaten Bungo, semakin tidak terkendali. Penambangan dilakukan secara ilegal menggunakan excavator,rakit dompeng, serta metode lubang tikus yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kami menilai tidak ada kepastian hukum dalam penindakan kasus ini oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu,kami merasa terpanggil untuk menyuarakan langsung ke Mabes Polri,tegas Fahlevi kepada media,hari ini selasa ( 07-10-2025 ).

Dalam pernyataannya, Fahlevi juga mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi dan pergantian terhadap Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo, yang dinilai tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal tersebut.

Aktivitas PETI di wilayah seperti Bathin III Ulu, Limbur Lubuk Mengkuang, Batang Uleh, Batu Kerbau, hingga Bandara Muara Bungo semakin merajalela,” ungkapnya.

Selain menyoroti penegakan hukum, LSM Inakor juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar segera turun tangan ke Kabupaten Bungo. Mereka menduga adanya keterlibatan oknum dari Pemerintah Daerah dan jajaran terkait,yang dinilai tidak mampu menghentikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PETI.

Kami mendesak KLHK untuk melakukan tindakan nyata. Karena aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar, tegas Fahlevi.

Aksi damai ini diharapkan menjadi titik awal perubahan serius dalam penanganan PETI, serta membuka mata para pemangku kebijakan untuk lebih tegas dalam menindak praktik tambang ilegal di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi,tutupnya.(Tim-Jambi).
×
Berita Terbaru Update