Bupati Batu Bara H.Baharuddin Siagian,SH, M.Si menghadiri Sosialisasi Peran Strategis PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dalam pembiayaan serta penjaminan pembangunan infrastruktur bagi kabupaten dan kota se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Senin (24/11/2025).
Kegiatan sosialisasi ini didasari karena adanya penyesuaian transfer ke daerah TKD anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tahun 2026. Untuk itu kegiatan ini memastikan pembiayaan program prioritas pembangunan tetap berjalan dengan baik di kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang berbagai skema pembiayaan dan penjaminan yang ditawarkan PT SMI dan PT PII, sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan jajaran di pemerintah kabupaten/kota se- Sumatera Utara dan seluruh stakeholder dapat memahami mekanisme, manfaat dan resiko penggunaan skema pendanaan alternatif yang non APBD untuk mempercepat infrastruktur di daerah guna mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan dengan kolaborasi Sumut Berkah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memberikan informasi tentang salah satu alternatif pembiayaan. "Yang kita ketahui di tahun 2026 akan datang, mengalami penyesuaian TKD yang memiliki dampak dan efek yang sangat luar biasa. Banyak alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan untuk kita bisa tetap melakukan pembangunan di wilayah kita masing-masing, salah satunya KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Gubernur Sumut Bobby.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Plt. Direktur utama PT PII Andre Permana, Direktur Pembiayaan dan Pengembangan Proyek PT SMI Faris Pranawa, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta OPD terkait dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan nasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur.(A.Nduru)
