Pelalawan-Polhukrim.com
Bupati Pelalawan Zukri Misran turun langsung ke RSUD Selasih, Selasa 14 April 2026, untuk melakukan pemeriksaan mendadak. Sidak ini digelar sebagai respon cepat Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyusul viralnya video keluhan pasien terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang dinilai belum optimal, khususnya terhadap peserta BPJS Kesehatan.
Zukri tiba di RSUD Selasih sekitar pagi hari didampingi Asisten I Zulkifli, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan Asril, Direktur RSUD Selasih, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Tanpa jeda, rombongan langsung menuju ruang IGD dan mendiskusikan tenaga kesehatan yang bertugas pada saat kejadian yang dikeluhkan warga.
Di hadapan manajemen rumah sakit dan nakes, Zukri menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dibeda-bedakan.
“Kedepannya pelayanan di RSUD Selasih harus lebih baik. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Jika pasien sudah berada di RSUD, tidak boleh lagi dirujuk kembali ke Puskesmas,” tegasnya.
Soroti Rujukan Berulang dan Koordinasi Faskes
Selain isu layanan diskriminasi, Zukri juga menyoroti praktik rujuk-merujuk pasien yang membuat warga harus dipindahkan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lain dalam kondisi sakit. Ia meminta manajemen RSUD Selasih membangun komunikasi aktif dengan puskesmas dan klinik terdekat.
“Manajemen harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jangan sampai pasien yang dalam kondisi sakit harus bolak-balik ke beberapa fasilitas kesehatan,” ujar Zukri.Menurutnya, sistem rekomendasi harus mempermudah pasien, bukan hanya bersantai.
Dalam sidak tersebut, Zukri juga meminta klarifikasi langsung dari petugas IGD terkait kronologi pelayanan yang viral. Ia memastikan setiap laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas layanan RSUD sebagai rumah sakit rujukan utama di Pelalawan.
UHC dan Layanan Kesehatan Sampai ke Desa
Zukri mengingatkan bahwa Pemkab Pelalawan sejak tahun 2023 telah menjalankan program Cakupan Kesehatan Semesta dan pengobatan gratis bagi seluruh warga. Program ini dirancang agar tidak ada lagi warga yang takut berobat karena alasan biaya.
Tak hanya di rumah sakit dan puskesmas, layanan kesehatan gratis kini mencakup hingga tingkat desa.
“Pemerintah daerah telah memfasilitasi bidan desa untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti gula darah, asam urat, tekanan darah, hingga kolesterol,” jelas Zukri.
Untuk kelompok rentan, Pemkab juga menjalankan program Santun Lansia. Melalui program ini, tenaga kesehatan mendatangi langsung rumah warga lanjut usia untuk melakukan pemeriksaan rutin. “Melalui program ini, tenaga kesehatan secara aktif mendatangi rumah warga lansia untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis,” tambahnya.
Komitmen: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi
Menutup sidaknya, Bupati Zukri kembali tekanan komitmen pemerintah daerah dalam hak menjamin kesehatan masyarakat Pelalawan. Ia menyebut pembenahan layanan akan terus dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran, mulai dari dinas hingga nakes di lapangan.
“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat. Jika masih ada yang belum terlayani dengan baik, itu menjadi tanggung jawab kami bersama untuk segera memperbaikinya,” tutup Zukri.
Sidak ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Pelalawan tidak akan menoleransi pelayanan diskriminatif di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dengan UHC, layanan bidan desa, dan program Santun Lansia yang sudah berjalan, bupati ingin memastikan seluruh warga kota hingga pelosok mendapat akses kesehatan yang cepat, layak, dan setara.
Kabiro Pelalawan: Zurwanto




