Batu Bara || polhukrim.com
Rapat paripurna DPRD atas penyampaian Nota R.APBD Tahun 2027 Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., sampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batu Bara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dihadapan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i, serta dihadiri wakil ketua Rodial dan seluruh anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing ,S.STP.,M.SP para OPD Kabupaten Batu Bara serta para Unsur Forkopimda dan undangan lainnya.
Acara di gelar di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Batu bara sekira pukul 10.00 wib. Pada penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan guna mewujudkan visi-misi pemkab Batu bara yang bahagia , pemerintah berikan apresiasinya atas semua dukungan dari DPRD .
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Kami bersyukur Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten Batu bara telah menetapkan peraturan daerah No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen dalam mendukung penyelenggara pemerintah daerah . Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat fiskal serta mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Batu Bara.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan.(A. Nduru)
Rapat paripurna DPRD atas penyampaian Nota R.APBD Tahun 2027 Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., sampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batu Bara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dihadapan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i, serta dihadiri wakil ketua Rodial dan seluruh anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing ,S.STP.,M.SP para OPD Kabupaten Batu Bara serta para Unsur Forkopimda dan undangan lainnya.
Acara di gelar di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Batu bara sekira pukul 10.00 wib. Pada penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan guna mewujudkan visi-misi pemkab Batu bara yang bahagia , pemerintah berikan apresiasinya atas semua dukungan dari DPRD .
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Kami bersyukur Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten Batu bara telah menetapkan peraturan daerah No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen dalam mendukung penyelenggara pemerintah daerah . Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat fiskal serta mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Batu Bara.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mewujudkan pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan.(A. Nduru)



