Keberadaan pendamping desa kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan urgensi dan efektivitas peran para pendamping, terutama di tengah masih maraknya persoalan dalam pengelolaan dana desa di berbagai wilayah.
Sejumlah warga menilai bahwa kehadiran pendamping desa belum sepenuhnya memberikan dampak nyata di tingkat akar rumput. Padahal,mereka digaji dari anggaran negara yang cukup besar,dengan harapan mampu memastikan jalannya program pembangunan desa yang transparan,akuntabel,dan tepat sasaran.
"Kalau memang ada pendamping, kenapa masalah dana desa seperti penyalahgunaan dan lambatnya realisasi anggaran masih terus terjadi? Publik perlu tahu apa sebenarnya yang dilakukan para pendamping ini" ujar salah satu warga Kabupaten Bungo,Sabtu (20/09/2025).
Kritik juga diarahkan terhadap mutu dan kapasitas sumber daya manusia para pendamping desa. Banyak pihak mendorong agar proses rekrutmen,pelatihan,serta evaluasi kinerja dilakukan secara lebih selektif dan berkala. Hal ini penting guna memastikan bahwa para pendamping benar-benar mampu menjalankan tugasnya di lapangan.
Lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat sipil turut menyerukan pentingnya transparansi dalam tata kelola pendamping desa. Pemerintah diminta untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi, guna memastikan akuntabilitas kinerja pendamping kepada masyarakat luas.
Sejatinya, pendamping desa harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa. Peran mereka sangat krusial untuk menjembatani program-program pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. (Erwin Siregar)
