Proyek pembangunan drainase yang tengah berlangsung di Desa Pasar Rebo dan Desa Tenam, Kecamatan Tasep, Bungo,Jambi menjadi perhatian warga dan pemerhati proyek pemerintah. Papan informasi kegiatan yang terpasang di dua lokasi tersebut dinilai belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik karena tidak memuat data penting secara lengkap.
Volume Pekerjaan Tidak Dicantumkan
Tokoh pemerhati proyek program pemerintah, Usman,S.Sos,menyampaikan kegelisahannya atas informasi yang ditampilkan pada papan proyek. Menurutnya,beberapa elemen yang wajib dicantumkan justru tidak ada,salah satunya volume pekerjaan,katanya pada media ini,selasa (25-11-2025).
Informasi mengenai volume pekerjaan tidak ada sama sekali. Padahal masyarakat perlu mengetahui berapa panjang drainase yang dibangun, berapa kedalaman, dan spesifikasi lain sebagai bentuk transparansi,” ujar Usman. >
Volume pekerjaan merupakan salah satu indikator penting untuk mengawasi pengerjaan dan menilai apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran dan kontrak yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan Hanya Ditulis ‘90 Hari Kerja’
Selain ketiadaan volume pekerjaan, Usman juga menyayangkan ketidakjelasan waktu pelaksanaan yang hanya dituliskan sebagai “90 hari kerja” tanpa informasi tanggal mulai dan tanggal selesai proyek.
Penulisan waktu 90 hari kerja saja tanpa tanggal awal dan akhir itu terlalu umum. Publik harus tahu kapan proyek ini mulai dikerjakan dan kapan target penyelesaiannya,” tambahnya. >
Dalam standar publikasi proyek pemerintah, tanggal pelaksanaan sangat penting untuk memudahkan proses pengawasan, audit, dan pemantauan perkembangan pekerjaan di lapangan.
Peran oknum Rekanan dan Konsultan dari Jambi Dipertanyakan.
Di tengah minimnya informasi pada papan proyek, masyarakat juga menyoroti peran oknum rekanan dan konsultan yang berasal dari Jambi. Beberapa warga mempertanyakan apakah supervisi dan pengawasan telah berjalan optimal.
Usman menyatakan bahwa koordinasi antara pelaksana dan konsultan harus dipastikan bekerja sesuai prosedur.
Rekanan dan konsultan harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan. Ketidaklengkapan informasi di papan proyek patut dipertanyakan keseriusannya,” ujarnya.
Warga Minta Pemerintah Daerah Turun Tangan
Masyarakat di dua desa tersebut berharap pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dapat mengevaluasi kelengkapan papan informasi dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan.
Beberapa warga yang enggan di tulis namanya dalam berita ini menyampaikan bahwa transparansi bukan hanya formalitas, tetapi langkah penting agar penggunaan anggaran negara dapat diawasi oleh publik.
Kalau informasinya lengkap, kami sebagai warga juga bisa ikut mengawasi. Ini kan uang negara, sehingga sudah sewajarnya terbuka untuk masyarakat,” kata salah satu warga setempat.
Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Proyek Pemerintah
Dalam setiap pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD maupun APBN, pemasangan papan informasi yang lengkap adalah kewajiban. Informasi minimal yang harus tercantum mencakup:nama proyek,lokasi, sumber anggaran,nilai kontrak,volume pekerjaan,nama perusahaan pelaksana dan konsultan,waktu mulai dan selesai pekerjaan.
Minimnya informasi sering menjadi indikasi lemahnya transparansi dan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Harapan untuk Perbaikan
Warga, pemerhati proyek, dan tokoh masyarakat berharap proyek drainase di Pasar Rebo dan Tenam dapat diawasi lebih ketat. Selain memperbaiki papan informasi, mereka berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi mengenai detail proyek tersebut.
Dengan transparansi yang baik, proyek drainase ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. (Erwin Siregar).
